Labuan Bajo, Mensanews.com- Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyatakan mendukung investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sumba, NTT yang siap dilakukan oleh PT. GSE bersama mitra kerjanya Sungrow.
Investasi tersebut berupa panel surya yang akan menyerap sinar matahari dengan menggunakan battery storage, berikut dengan kabel transmisi bawah laut yang akan terhubung dengan sistem jaringan listrik Bali dan Nusa Tenggara. Investasi pembangunan solar PV dengan potensi energi sebesar 2 GW dan battery storage system dengan estimasi nilai investasi senilai 4 miliar USD ini akan mampu memasok listrik untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Potensi tersebut sedang dikaji dalam studi kelayakan yang sedang dilakukan oleh PT. GSE yang rencananya akan rampung tahun depan.
“Investasi tersebut tentu akan mendorong masuk berbagai pembangunan bahkan investasi lainnya, seperti pengembangan infrastruktur dan pabrik penunjang panel surya dan battery storage yang tentu saja akan berdampak pada penyerapan ribuan tenaga kerja lokal sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Penggunaan energi surya ini juga dapat menurunkan tarif listrik,” kata Gubernur Viktor Laiskodat.
Potensi penurunan tarif listrik tersebut tentu akan meringankan beban subsidi Negara ke PLN.
“Manakala proyek ini kita laksanakan maka, dapat terjadi efisiensi dari sisi keringanan beban sudsidi Negara ke PLN.” Ungkap Gubernur Laiskodat.
Gubernur VBL juga menambahkan bahwa pembangunan ini juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan Indonesia sesuai dengan Paris Agreement 2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
